Pilkada (Sampai Kapan?)

Pilkada Jawa Timur yang menelan biaya APBD sebesar Rp 500 miliar untuk putaran pertama dan Rp 200 miliar untuk putaran kedua. Itupun partisipasi masyarakat hanya mencapai 55 persen dari total pemilih di Jawa Timur, sedangkan sisanya sekitar 40 persen adalah golongan putih (golput). Demikian juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sementara pimpinan yang dihasilkan tidak bekerja apakah ada jaminan bisa bekerja untuk pemerintahan dan rakyatnya secara optimal?, apakah mereka justru akan sibuk memikirkan diri sendiri dan mitra politiknya. Seliberal apapun negara, tidak ada yang segegabah Indonesia dalam membuat kebijakan pemilu seperti ini.

Berawal dari otonomi daerah yang dianggap sebagai pematangan demokrasi itu ternyata tidak berkaitan apapun dengan demokrasi. Sebab otonomi daerah itu tidak disertai dengan perubahan power relation (relasi kuasa) antara pemerintah dengan rakyat. Penguasa pusat diganti penguasa daerah yang sama otoriter, menolak partisipasi rakyat kecuali sebagai pemilih, bukan penentu kebijakan.

Dalam otonomi semacam itulah pilkada dilakukan secara langsung, maka yang terjadi adalah disintegrasi sosial, karena masyarakat konflik, pimpinan pendidikan konflik, pimpinan agama retak, termasuk komunitas sosial bubar, termasuk keluarga juga mengalami berantakan. Pilkada ini tidak hanya biayanya yang mahal, tetapi juga mengakibatkan konflik sosial.

Langkah itu pun sama sekali tidak mencederai demokrasi sebab sebagaimana sebelumnya pilkada bisa dilakukan oleh apara wakil rakyat di setiap level. Kalau pilkada langsung dilakukan terus menerus dengan biaya yang besar maka biaya pembangunan akan terkuras dan tenaga rakyat juga akan habis, sehingga mereka cenderung apatis dan golput. Bayangkan, kita disibukkan dengan pemilu, mulai dari pemilu DPR, Pilpres, Pilgub, pilwali/pilbub dan Pilkades, kamituwo sampai pemilihan RT RW dilakukan secara langsung. Itu pun masing-masing bisa dilakukan dua kali. Akhirnya masyarakat kita hanya sibuk dengan ritual demokrasi padahal rital politik tersebut tidak mencerminkan demokrasi sebenarnya.

Pilkada yang disemangati oleh nafsu berkuasa untuk diri sendiri dan kelompoknya telah menyengsarakan rakyat dan mencelakakan para pimpinan daerah sendiri. Hampir seluruh bekas kepala daerah atau bahkan yang sedang menjabat masuk penjara atau sedang berurusan dengan pengadilan karena menyelewengkan uang daerah. Para pimpinan terpaksa korupsi karena biaya politik menjadi kepala daerah memang sangat mahal, baik untuk membeli suara maupun untuk mengkonsolidasi para elit lokal. yang pada akhirnya rakyat juga yang kena getahnya.

alah mbohlah..,
sekedar nulis
sekedar uneg-uneg
sekedar ngomong
sekedar tambah posting (hehehe…, wes seminggu raposting)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *